-
-
-
Loading
Loading
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asprumnas Muhammad Syawali (kiri), Ketua Umum Appernas Jaya Andriliwan Mohamad (kedua kiri), Ketua Umum REI Joko Suranto (kedua kanan), dan Ketua Himperra Ari Tri Priyono (kanan) menghadiri pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (18/5/2026). ANTARA/Aria Ananda
JAKARTA, PROPERTI.ARAHKITA.COM – Wacana pemberlakuan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun mendapat sambutan positif dari sejumlah asosiasi pengembang perumahan. Kebijakan ini dinilai dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan cicilan yang lebih ringan.
Para pengembang menilai tenor panjang pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi langkah strategis untuk membantu menekan backlog perumahan nasional yang hingga kini masih tinggi.
Ketua Umum Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan tenor KPR yang lebih panjang akan membuat angsuran bulanan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Dengan tenor yang lebih panjang, angsuran akan turun sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah subsidi,” ujar Joko di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, skema tersebut juga berpotensi meningkatkan penyerapan program FLPP yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Senada dengan itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Ari Tri Priyono menyebut tenor 40 tahun dapat membuat cicilan rumah subsidi jauh lebih ringan dibandingkan skema sebelumnya.
Ia mencontohkan, cicilan yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,1 juta hingga Rp1,2 juta per bulan bisa turun menjadi sekitar Rp700 ribuan.
“Skema ini tentu membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap mampu membeli rumah subsidi,” katanya.
Dukungan juga datang dari Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya. Ketua Umumnya, Andriliwan Mohamad, menilai tenor panjang ditambah relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat memiliki rumah pertama.
Menurutnya, cicilan sekitar Rp773 ribu per bulan menjadi jauh lebih realistis bagi banyak keluarga muda maupun pekerja sektor informal.
“Ini peluang besar bagi masyarakat MBR untuk mendapatkan rumah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional Muhammad Syawali menilai skema KPR 40 tahun dapat menjadi solusi bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp2,5 juta per bulan.
Ia mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan memenuhi syarat cicilan.
Di sisi lain, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Sid Herdi Kusuma, mengungkapkan simulasi pemerintah menunjukkan tenor 40 tahun mampu menurunkan cicilan rumah subsidi menjadi sekitar Rp773 ribu per bulan.
Simulasi itu menggunakan rumah subsidi zona 1 dengan harga rumah Rp166 juta dan plafon pembiayaan sekitar Rp160,34 juta.
Berdasarkan simulasi BP Tapera, cicilan KPR FLPP tercatat sekitar Rp1.058.173 per bulan untuk tenor 20 tahun, turun menjadi Rp860.740 pada tenor 30 tahun, dan sekitar Rp773.154 untuk tenor 40 tahun.
Menurut Sid, skema tersebut dirancang agar lebih sesuai dengan kemampuan pekerja berpenghasilan rendah, termasuk masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata pendapatan pekerja sektor pertanian berada di kisaran Rp2,43 juta per bulan.
Selain itu, simulasi juga mengacu pada data upah minimum kabupaten/kota tahun 2026 seperti Banjarnegara Rp2,32 juta, Wonogiri Rp2,33 juta, Sragen Rp2,33 juta, dan Blora Rp2,34 juta.
Dengan tenor yang lebih panjang, pemerintah memperkirakan kemampuan masyarakat untuk mencicil rumah tetap berada di kisaran 30 hingga 33 persen dari total pendapatan bulanan dikutip Antara.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan dan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi pada 2026 melalui program FLPP.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan tenor KPR 40 tahun menjadi salah satu opsi yang tengah disiapkan pemerintah guna memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
