Keselamatan tanpa Batas: Strategi Evakuasi Gedung bagi Penyandang Disabilitas

JAKARTA, PROPERTI.ARAHKITA.COM — Ketika alarm kebakaran atau situasi darurat terjadi di sebuah gedung, sebagian orang mungkin bisa dengan cepat berlari menuju tangga darurat. Namun bagi penyandang disabilitas, proses evakuasi sering kali jauh lebih kompleks.

Masalahnya bukan sekadar soal akses keluar gedung. Banyak faktor lain yang menentukan keselamatan mereka, mulai dari desain bangunan, sistem informasi darurat, hingga kesiapan pengelola gedung dalam menghadapi situasi krisis.

Pegiat properti Frumens da Gomez menilai bahwa isu evakuasi bagi penyandang disabilitas masih sering terabaikan dalam perencanaan bangunan di Indonesia.

• Baca juga:

  GMT Institute: Setiap Jenis Properti Butuh Strategi Pengelolaan yang Berbeda

Menurutnya, gedung modern seharusnya tidak hanya fokus pada estetika dan fungsi komersial, tetapi juga memastikan seluruh penghuni—termasuk penyandang disabilitas—memiliki akses keselamatan yang sama ketika terjadi keadaan darurat.

“Keamanan bangunan bukan hanya soal alat pemadam atau alarm kebakaran. Perencanaan evakuasi yang inklusif harus menjadi bagian dari desain sejak awal,” ujarnya.

• Baca juga:

  Rumah Bebas Nyamuk tanpa Bahan Kimia, Ini Tips Alami dari GMT Institute

Evakuasi Tidak Bisa Disamakan untuk Semua Orang

Dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga. Namun bagi penyandang disabilitas, hambatan fisik atau sensorik bisa memperlambat proses evakuasi jika gedung tidak dirancang secara inklusif.

• Baca juga:

  Ikut Property Management Course di GMT Institute, Rosida: Saya Belajar Sambil Berbagi Pengalaman

Misalnya, penyandang disabilitas pengguna kursi roda tidak dapat menggunakan tangga darurat tanpa bantuan. Sementara penyandang disabilitas sensorik seperti tuna netra atau tuna rungu membutuhkan sistem peringatan yang berbeda dari alarm biasa.

Karena itu, pendekatan evakuasi tidak bisa bersifat “satu sistem untuk semua”.

Gedung yang aman harus mempertimbangkan berbagai kondisi penghuni dan menyediakan sistem yang dapat diakses oleh semua orang.

Pentingnya Perencanaan Evakuasi Inklusif

Berdasarkan panduan keselamatan yang banyak dibahas dalam pelatihan keselamatan bangunan, termasuk oleh GMT Institute, terdapat beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk memastikan proses evakuasi lebih aman bagi penyandang disabilitas.

1. Peta Evakuasi yang Mudah Dipahami

Setiap gedung sebaiknya memiliki peta jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses. Idealnya, peta tersebut juga tersedia dalam bentuk visual yang mudah dibaca serta dilengkapi penanda yang ramah bagi penyandang disabilitas.

2. Area Aman Sementara

Gedung bertingkat sebaiknya memiliki refuge area atau area aman sementara di setiap lantai. Area ini menjadi tempat menunggu bagi penyandang disabilitas sebelum bantuan evakuasi datang.

3. Sistem Peringatan Multi-Sensor

Alarm suara saja tidak cukup. Sistem peringatan darurat perlu dilengkapi dengan lampu indikator atau notifikasi visual agar dapat diakses oleh penyandang tuna rungu.Sebaliknya, bagi penyandang tuna netra, jalur evakuasi perlu dilengkapi penunjuk taktil atau sistem panduan yang mudah dikenali.

4. Pelatihan bagi Pengelola Gedung

Pengelola gedung dan petugas keamanan perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait evakuasi penyandang disabilitas. Hal ini penting agar proses bantuan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Tanpa pelatihan yang memadai, prosedur evakuasi sering kali menjadi tidak efektif.

5. Simulasi Evakuasi Berkala

Simulasi evakuasi tidak hanya dilakukan untuk memenuhi standar keselamatan, tetapi juga untuk memastikan seluruh penghuni gedung memahami prosedur darurat.

Latihan ini sebaiknya juga melibatkan skenario evakuasi bagi penyandang disabilitas.

Keselamatan yang Inklusif

Frumens da Gomez menegaskan bahwa gedung yang benar-benar aman adalah gedung yang memperhitungkan kebutuhan semua penggunanya.

“Keselamatan harus bersifat universal. Gedung yang inklusif bukan hanya lebih manusiawi, tetapi juga menunjukkan kualitas perencanaan yang matang,” katanya.

Ke depan, semakin banyak pihak berharap standar keselamatan bangunan di Indonesia juga semakin memperhatikan aspek inklusivitas.

Sebab dalam situasi darurat, keselamatan tidak boleh menjadi hak sebagian orang saja.