-
-
-
Loading
Loading
Adanya rencana pembangunan kembali Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan akan mendorong pertumbuhan sektor properti di wilayah itu. (Antaranews)
BANDARLAMPUNG, PROPERTI.ARAHKITA.COM - Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Bidang Vegetasi dan Lanskap Djoko Santoso mengatakan bahwa adanya rencana pembangunan kembali Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan akan mendorong pertumbuhan sektor properti di wilayah itu.
"Dengan melanjutkan pembangunan Kota Baru yang ada di Kabupaten Lampung Selatan tentu kami mendukungnya," ujar Djoko Santoso saat dihubungi dari Bandarlampung, Senin (12/8/2024).
Ia mengatakan, rencana melanjutkan kembali pembangunan Kota Baru menjadi kawasan kantor pemerintahan itu akan sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor properti.
"Tentu akan sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan properti dan tentu kepada perekonomian secara makro," katanya.
Dia mengatakan di sekitar lahan pembangunan Kota Baru tersebut telah banyak dibangun berbagai perumahan baik subsidi ataupun komersil.
"Harapan rencana dilanjutkan pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan dapat segera terealisasikan. Sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan pasar di sektor properti," ucap dia dikutip Antara.
Diketahui Kota Baru yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dibangun di lahan seluas 1.580 hektare dengan total anggaran sebesar Rp341 miliar.
Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin telah mengutarakan bahwa pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan direncanakan akan dilanjutkan setelah selama 10 tahun tertahan.
Dengan mencoba memasukkan pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru itu ke dalam program strategis nasional atau kawasan ekonomi khusus pemerintah pusat.
Di Provinsi Lampung pada 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebanyak 92,40 persen rumah tangga di provinsi tersebut sudah memiliki rumah sendiri, sedangkan 2,45 persen tinggal di rumah sewa, 4,96 persen menempati rumah bebas sewa dan 0,18 persen menempati rumah dinas.
Dengan data tersebut terlihat bahwa pertumbuhan perumahan dan akses kepemilikan hunian masyarakat semakin bertumbuh.
