-
-
-
Loading
Loading
Dokumen penentu legalitas transaksi (Net)
JAKARTA, ARAHPROPERTI.COM - Dalam melakukan transaksi apapun yang berkaitan dengan properti sebagai benda tidak bergerak, pihak-pihak terkait memerlukan adanya dokumen yang dapat menentukan legalitas transaksi tersebut. Apalagi bila hal tersebut terkait dengan penyewaan tanah.
Tentang Sewa Tanah
Ketika membeli rumah, biasanya pembeli juga membeli tanah tempat rumahnya berada. Tetapi ada opsi lain: sewa tanah. Dalam kesepakatan sewa tanah, konsumen hanya menyewa tempat tinggal dan membayar sewa tanah kepada pemilik tanah.
Ada beberapa skenario ideal untuk sewa lahan. Salah satu contoh adalah ketika pemilik tanah ingin mempertahankan kepemilikan atas sebidang tanah tetapi tidak mengembangkannya. Pemilik akan menandatangani kontrak sewa tanah dengan pengembang untuk membangun dan menjual rumah, sambil mempertahankan kepemilikan tanah.
Sewa tanah bukan pembelian rumah standar — ada beberapa pro dan kontra yang perlu menjadi pertimbangan sebelum menandatangani contoh surat perjanjian sewa tanah.
Surat perjanjian sewa tanah merupakan bukti utama yang harus dimiliki saat melakukan proses sewa menyewa lahan. Tidak hanya menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi si penyewa, surat perjanjian ini juga berguna untuk si pemilik tanah.
Surat atau akta perjanjian juga berfungsi untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari. Termasuk juga meminimalisir kasus ingkar janji yang bisa saja dilakukan salah satu pihak.
Ada baiknya, contoh surat perjanjian sewa tanah dibuat sebelum masa berlaku sewa lahan dimulai. Sehingga masing-masing pihak sudah memahami dengan benar apa-apa saja yang masuk ke dalam kesepakatan dan tidak boleh dilakukan saat masa perjanjian berlaku.
Perlu diperhatikan bahwa dalam Surat Perjanjian Sewa, paling tidak memuat informasi berikut:
Surat itu harus jelas dalam syarat dan ketentuannya. Faktor-faktor seperti harga sewa, jangka waktu sewa dan perincian lainnya harus menjadi sorotan khusus. Surat itu harus mengandung kepentingan kedua belah pihak. Surat itu harus mencakup semua hak dari kedua belah pihak. Surat itu harus mencakup ketentuan untuk mengakhiri kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua pihak. Ketentuan untuk penghentian juga harus ada di dalam surat.
Dokumen ini meletakkan kemungkinan masalah yang mungkin terjadi dan kemudian merinci kemungkinan solusi yang tersedia untuk Pemilik dan Penyewa. Dokumen ini juga bisa dijadikan pengingat terus-menerus bagi semua orang, termasuk pihak yang bertransaksi dan pengadilan, tentang apa yang disepakati semua orang di awal hubungan. Dokumen ini dapat menyelesaikan masalah secara netral dan obyektif sebelum masalah sederhana menjadi masalah yang lebih rumit.
